UIN IB DIKUNJUNGI KOMISI VIII DPR RI

HumasUINIB, 30/04/18

UIN Imam Bonjol Padang yang telah alih statusdari IAIN pada pertengahan tahun 2017, sampai saat ini belum bisa membuka fakultas umum sebagaimana layaknya sebuah universitas, karena belum memperoleh izin dari Kementerian Ristek dikti. Demikian satu dari beberapa persoalan UIN IB diungkapkan Rektor DR. Eka Putra Wirman, Lc.MA di hadapan rombongan Komisi VIII DPR RI yang tengah mengadakan kunjungan kerja ke UIN IB di kampus III Sungai Bangek Koto Tangah. Kepada rombongan yang dipimpin oleh H. Marwan Dasopang, wakil ketua Komisi VIII dari PKB, DR Eka menyampaikan harapan akan bantuan yang signifikan dari Komisi VIII dalam upaya mencari solusi dari berbagai persoalan yang tengah dihadapi UIN IB.

 

Selain dari hal di atas, problem problem UIN IB yang dikemukakan DR. Eka Putra Wirman kepada rombongan yang di antaranya adalah mantan artis Dessy Ratnasari tersebut, adalah soal anggaran pembayaran Tukin (Tunjangan Kinerja) tenaga pendidik yang merupakan kewajiban negara kepada ASN. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama sudah ada sebagai payung hukumnya. Kemudian Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 29 Tahun 2016 tentang Pemberian, Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Agama. Pada Bab VI Pasal 10 disebutkan : (4) Tunjangan kinerja bagi dosen dan guru pns yang belum bersertifikat pendidik dibayarkan sebesar 100 % (seratus persen) dari kelas jabatannya sudah keluar. Hanya saja juknis pelaksanaannya dari Kementerian Keuangan belum turun dan belum dapat dianggarkan dalam anggaran UIN Imam Bonjol setiap tahunnya. Rektor juga mengharapkan dukungan penuh dari Komisi VIII tentang realisasi dana untuk pembangun gedung kampus III di Sungai Bangek Koto Tangah sejumlah 350 Milyar lewat program Surat Berharga Syari’ah Negara.

Menjawab harapan dan permintaan Rektor UIN IB, H. Marwan Dasopang sebagai pimpinan rombongan menyatakan bahwa berbagai problem UIN Imam Bonjol Padang yang dikemukakan Rektor, akan menjadi agenda penting bagi Komisi VIII untuk dibicarakan secara serius dan kemudian menjembataninya dengan kementerian terkait. Persoalan Tukin dosen menurut H. Marwan adalah persoalan penting yang harus sesegera mungkin dicarikan solusinya. Bagaimanapun Tukin Dosen tersebut adalah hak dosen dan merupakan kewajiban negara untuk membayarnya. Apalagi hal itu terkaitlangsung dengan hak dari para pendidik generasi muda kita. Generasi yang kelak akan menjadi penentu masa depan negara dan bangsa kita. Tentu hal tersebut harus menjadi perhatian khusus, bagi bagi pemerintah maupun para wakil rakyat, terutama komisi VIII yang membidangi pendidikan, kesejahteraan masyarakat dan agama.

 

DR. Eka Putra Wirman, MA yang tampil dengan gaya bicara yang lugas juga sempat mengungkapkan bahwa kunjungan Reses Komisi VIII memang sengaja dibawa ke kampus III Sungai Bangek, bukan sekedar untuk memperlihatkan lokasi kampus yang akan dibangun dengan dana SBSN, tetapi juga untuk menunjukkan kepada rombongan Komisi VIII bagaimana kondisi jalan menuju kampus III yang masih jalan tanah dan bebatuan sekitar 3 km. Bila musim panas jalan tersebut bakal dipenuhi debu yang beterbangan saat dilalui. Sementara bila musim hujan datang, jalan tersebut makin susah dilalui, bahkan berbahaya bila banjir melanda. Ia berharap proses pengaspalan jalan menuju dan sampai ke kampus yang direncanakan Pemda Sumatera Barat anggaran tahun 2018 secepatnya dapat direalisasikan. Sehingga paling lambat pada tahun akademik 2018/2019 saat mahasiswa baru sudah memulai Kegiatan Belajar Mengajar, jalan dimaksud sudah selesai pengerjaannya. EN.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *